Dana Talangan Haji Bank Syariah

Setiap muslim tentu mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Namun untuk melaksanakan ibadah haji membutuhkan dana yang tidak sedikit. Disamping itu, waktu tunggu keberangkatan haji dari tahun ketahun juga semakin lama. Dari sinilah muncul program dana talangan haji bank syariah, yang digagas untuk membantu calon haji dalam masalah finansial. Bagaimana hukum dana talangan haji dalam tinjauan Islam?

Program Dana Talangan Haji

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan dana talangan haji. Program dana talangan haji merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah, khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh jatah kursi (porsi haji) dan untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Program talangan haji bisa digunakan nasabah untuk keperluan,
1. Untuk memperoleh porsi haji (jatah kursi).
2. Untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
3. Untuk mendapatkan kafalah (penjaminan oleh bank) kepada penyelenggara haji bahwa bank yang akan membayar biaya ibadah haji dan umrah pada saat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah ditetapkan.

Prosedur talangan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) diterapkan menggunakan 3 cara yaitu,
1. Al-Qardh (hutang) yaitu talangan dana untuk memperoleh porsi haji reguler.
2. Ijarah (sewa) yaitu Jasa pembelian paket haji dari penyelenggara haji oleh bank yang dialih manfaatkan kepada pengguna jasa (nasabah) dengan sewa jasa (ujrah).
3. Kafalah yaitu penjaminan bank kepada penyelenggara haji untuk membayar biaya ibadah haji nasabah pada saat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan.

Dengan adanya dana talangan haji tersebut, diharapkan dapat mendatangkan manfaat yaitu dapat meringankan (takhfif) bagi calon haji dan takhfif merupakan salah satu dasar utama syariah. Dan bagi pemerintah, dengan dana yang mencapai Rp 90 triliun lebih, apabila dimanfaatkan secara maksimal maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengangkat perekonomian bangsa dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Hukum dana talangan haji ini dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah ditetapkan bahwa,

Pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Keempat, besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dan fatwa ini menjadi polemik di masyarakat terutama tentang masalah yang berkaitan dengan istitha’ah (mampu). Sebab orang yang sudah istitha’ah (mampu) untuk melakukan ibadah haji merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank, yaitu berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal. Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang.

Praktek Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Pemberian Dana Talangan Haji

Nasabah mendaftarkan diri kesalah satu bank syariah (LKS) untuk mendaftar haji. Dan wajib menyetor uang muka minimal sebesar 5% atau sesuai ketentuan pihak bank dari nilai pembiayaan haji untuk mendapatkan jatah porsi haji. Lalu, pihak bank memberikan dana talangan agar mendapatkan porsi haji (jatah kursi), sesuai ketentuan penyelenggara haji.

Misalnya, untuk mendapatkan porsi haji harus menyetor 25 juta kepada penyelenggara haji, sedangkan nasabah mempunyai 5 juta sehingga pihak bank memberi pinjaman sebesar 20 juta. Maka disini terjadi akad qardh (hutang) antara nasabah dan bank. Karena bank yang mengurus seluruh proses dan membantu nasabah untuk mendapatkan seat (kursi) haji, maka pihak bank akan menerima ujrah (imbalan jasa) atas pekerjaannya itu. Disini terjadi akad ijarah (sewa), dalam hal ini sewa jasa atau jual beli jasa. Sehingga dalam praktek pelaksanaannya terdapat dua akad paralel (turunan), yaitu akad qardh dan akad ijarah.

Disinilah letak permasalahannya, dikarenakan terdapat larangan menggabungkan akad qardh (hutang) dengan akad ijarah. Disebutkan dalam hadits dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ

“Tidak halal menggabungkan antara akad hutang dan akad jual beli”. (HR. Ahmad : 6831, Abu Daud : 3506 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menggabungkan antara hutang dan jual beli, karena akad ijarah bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba atau keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Dengan adanya larangan ini, akan menutup celah terjadinya riba.

Ibnu Qudamah menjelaskan alasan larangan menggabungkan utang dengan jual beli,

إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن القرض وربـحا له وذلك ربا محرم

“Jika jual beli disyaratkan dengan hutang, maka harga bisa naik disebabkan hutang. Sehingga tambahan harga ini menjadi ganti dan keuntungan atas hutang yang diberikan. Dan itu riba yang haram”.

Masalah lainnya, sebagian bank menerapkan ketentuan, apabila pengajuan nasabah untuk mendapatkan dana talangan haji dapat disetujui, maka nasabah harus menggunakan jasa bank untuk pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Lebih gampangnya, nasabah yang mendapatkan dana talangan haji dari Bank A, tidak dibenarkan untuk menggunakan jasa pihak lain dalam mengurus proses pelaksanaan haji. Sehingga dengan adanya syarat ijarah (sewa jasa), bank mendapatkan ujrah (imbalan jasa) yang menjadi pemasukan bank.

Memang benar, bank syariah tidak mengambil keuntungan apapun dari kucuran dana yang dikeluarkan untuk talangan haji. Tapi bank mengambil keuntungan melalui transaksi ijarah, yang disyaratkan kepada nasabah agar pengajuannya disetujui. Walau ini dikemas dalam bentuk penjualan satu paket yaitu pemberian talangan sekaligus jasa pengurusan. Dengan ini secara tidak langsung nasabah diharuskan menggunakan jasa bank tersebut.

Hal inilah yang bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO:29/DSN-MUI/VI/2002 yaitu fatwa ketiga yang berbunyi “Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji”.

Praktek lainnya dari bank syariah atau yang disebut LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menetapkan biaya adminitrasi (jasa) yang berbeda-beda, tergantung dana talangan haji yang telah dikeluarkan. Semakin besar dana talangan yang dikeluarkan maka samakin besar
biaya adminitrasi (jasa) yang diambil.

Nasabah yang mendapat talangan Rp 20 juta dikenai adminitrasi yang lebih besar daripada nasabah yang mendapat talangan Rp 10 juta. Dan ini lagi-lagi bertentangan dengan fatwa MUI. Yaitu fatwa MUI keempat yang berbunyi, “Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah”.

Dari penjelasan diatas program dana talangan haji oleh bank syariah bertujuan untuk memberi manfaat bagi umat, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Namun dalam prakteknya masih tidak sejalan dengan syariah.

Perlu dipahami bahwa diantara syarat diwajibkannya seseorang pergi haji adalah memiliki kesanggupan untuk berangkat ke sana.

Allah Ta’ala berfirman,

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah…”. (QS. Ali Imran : 97).

Maksud dari ‘sanggup mengadakan perjalanan’ adalah mampu memenuhi perbekalan dan kendaraan. Yaitu harus terpenuhi biaya yang cukup untuk haji, termasuk nafkah yang cukup untuk anak dan orang-orang yang menjadi kewajibannya untuk dinafkahi sampai dia kembali dari haji. Dan bagi yang belum mampu Islam tidak menganjurkan untuk memaksakan diri agar berangkat, termasuk dengan cara berhutang.

Jika kita ingin melakukan kebaikan apalagi ini masalah ibadah harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai syariah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ آللَّهَ تَعَاَلَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik”. (HR. Muslim).

Melaksanakan haji tidak sekedar mengejar syarat sah haji. Berangkat haji menggunakan harta riba (haram) tidak menggugurkan sahnya haji seseorang. Namun apakah tujuan melaksanakan haji hanya mencari sahnya saja?
atau bahkan hanya untuk mendapatkan gelar haji? tentu saja tidak.

Seorang muslim pasti ingin menjadi haji yang mabrur. Karena haji mabrur mendapatkan balasan yang luar biasa,

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa beliau berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ « لاَ ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ »

“Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdhal. Apakah berarti kami harus berjihad?” “Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam”. (HR. Bukhari : 1520).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

“Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga”. (HR. Bukhari : 1773 dan Muslim : 1349).

Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Yang dimaksud, ‘tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga’, bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya. Bahkan ia memang pantas untuk masuk surga”. (Syarh Shahih Muslim, 9 : 119).

Semoga penjelasan mengenai dana talangan haji bank syariah dapat bermanfaat. Dan perlu diingat bahwa tujuan menunaikan ibadah haji adalah menjadi haji mabrur, dan ini yang perlu kita renungkan. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta’ala agar tetap selalu dijalan-Nya yang lurus.
Allahu ‘alam.